Setahun Budi Karya Sumadi di Kabinet Indonesia Maju, Bikin Apa Saja?

 Menteri Perhubungan Budi Kreasi Sumadi adalah salah satunya menteri yang dipertahankan Presiden Jokowi di masa kedua-duanya. Budi Kreasi bahkan juga masih dikasih amanat yang serupa, yaitu jadi orang nomor 1 di Kementerian Perhubungan.

Di tahun pertamanya di masa ke-2 Jokowi, Budi Kreasi dipandang tidak banyak tunjukkan kemampuan. Akan tetapi, bekas Direktur Penting PT Angkasa Pura II (Persero) tempati kementerian yang paling penting ketika limitasi sosial bertaraf besar (PSBB) diaplikasikan pemerintahan. Banyak kebijaksanaan transportasi perhubungan yang tentukan di waktu itu.

Kami meringkas apa-apa saja yang berlangsung serta telah dilaksanakan sama Budi Kreasi Sumadi di bidang perhubungan.

Ke Maret 2020, Budi Kreasi dipublikasikan positif COVID-19. Hal tersebut lalu membuat gempar beberapa faksi karena awalnya ia lakukan adu fisik dengan sebagian orang. "Hasil laboratorium confirm untuk COVID-19," tutur Wakil Kepala RSPAD Gatot Soebroto Brigjen TNI dr. Albertus Budi Sulistya.

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menjelaskan jika Budi Kreasi terserang COVID-19 sebab aktif berkunjung ke beberapa tempat penting yang mempunyai potensi dalam menyebarkan virus itu dalam kerjanya. Awalannya, Menhub cuman divonis terserang tifoid (tifus) biasa, tetapi waktu jalani kontrol serta perawatan, dokter mengatakan dianya positif virus corona.

Sebab situasi itu, Budi Kreasi diganti sesaat waktu sama Luhut Binsar Pandjaitan yang memegang selaku Menteri Koordinator Bagian Kemaritiman serta Investasi. Ke 31 Maret, Budi Kreasi dipastikan pulih serta langsung lakukan karantina mandiri sepanjang 14 hari di tempat tinggalnya.

Sepanjang kementeriannya digenggam sama Kemenko Maritim serta Investasi Luhut Pandjaitan, beberapa kebijaksanaan bagian perhubungan memetik pro-kontra di khalayak.

Ke 7 Mei 2020, Budi Kreasi putuskan untuk kembali membuka akses service semua model angkutan umum. Kelonggaran itu diberi sesudah mendapatkan instruksi dari Menteri Koordinator Bagian Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia memberi saran berbentuk kelonggaran untuk angkut penumpang agar roda perekonomian nasional selalu berjalan di tengah-tengah wabah.

bisa tenang bermain merupakan kunci menang "Mulai esok 7 Mei. Pesawat, semua jenis, [boleh mengusung] beberapa orang spesial. Tetapi jangan mudik," jelas ia waktu meeting virtual tentang Mengantisipasi Mudik Lebaran 2020 dengan Komisi V DPR RI, Rabu (6/5/2020).

Kebijaksanaan itu juga jadi pro-kontra karena berlawanan dengan Ketentuan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 untuk mengendalikan pengaturan transportasi darat, laut, udara serta perkeretaapian untuk mudik di tengah-tengah wabahk COVID-19.

Transportasi yang ditata mencakup kendaraan individu atau transportasi umum yang bawa penumpang seperti transportasi umum bis, mobil penumpang, kereta api, pesawat, angkutan sungai, danau serta penyeberangan, kapal laut, dan kendaraan individu baik mobil atau sepeda motor.

Larangan itu berlaku untuk kendaraan yang masuk keluar di daerah-daerah yang sudah mengaplikasikan limitasi sosial bertaraf besar (PSBB), zone merah penebaran virus corona, serta di daerah aglomerasi yang sudah diputuskan PSBB.

Dalam ketentuan itu, larangan mudik untuk bagian darat serta penyeberangan berlaku 24 April sampai 31 Mei 2020, untuk kereta api mulai 24 April sampai 15 Juni 2020, untuk kapal laut mulai 24 April sampai 8 Juni, serta untuk angkutan udara mulai 24 April sampai 1 Juni 2020.

Lewat Ketentuan Menteri (Permen) Nomor 41 Tahun 2020 mengenai Perombakan atas Permen Nomor 18 Tahun 2020, kemampuan angkutan baik darat, udara, laut atau kereta api tidak akan terbatasi optimal 50 %. Walau sebenarnya di waktu wabahk COVID-19, limitasi banyaknya penumpang itu wajib untuk memungkinkannya penumpang jaga jarak.

Pasal 11, 12, 13, serta 14 Permenhub 18 Tahun 2020 awalnya mengendalikan limitasi banyaknya penumpang optimal 50 % kemampuan untuk mobil penumpang, mobil individu, bis penumpang, transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, transportasi laut, serta transportasi udara.

Disamping itu, banyaknya penumpang kereta api di antara kota terkecuali kereta api luxury, terbatasi optimal 65 % dari kemampuan, penumpang kereta api perkotaan optimal 35 % dari kemampuan, serta kereta api lokal optimal 50 %.

Tetapi, ke Permenhub 41 Tahun 2020, Budi menghapuskan angka kemampuan optimal serta cuman mengatakan limitasi banyaknya penumpang. Limitasi banyaknya penumpang ke fasilitas transportasi akan diputuskan lewat surat selebaran (SE) menteri perhubungan.

Keputusan itu juga memetik masalah. Masalahnya di waktu PSBB waktu itu pemerintahan dipandang keluarkan kebijaksanaan yang mempunyai potensi percepat penebaran COVID-19. Budi Kreasi dipandang berlawanan dengan kebijaksanaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ke September lalu, Kemenhub mengeluarkan ketentuan berkaitan dasar pemakai sepeda di jalan. Ketentuan itu tercantum pada Ketentuan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2020 mengenai Keselamatan Pesepeda di Jalan.

Menteri Perhubungan Budi Kreasi Sumadi kembali lagi mengutamakan, ketentuan itu diedarkan buat jamin keselamatan pesepeda. "Tidak ada keinginan kami mengintervensi, hingga kedamaian bapak ibu jadi terusik," sebut Budi Kreasi.

Tentang hal dalam beleid itu, salah satunya ketetapan penting yang ditata sama pemerintahan adalah kriteria tehnis sepeda. Kemenhub mengendalikan ketetapan berkaitan sarana simpatisan serta parkirkanan pesepeda.

Pemerintahan mengendalikan kriteria apa yang perlu dilaksanakan sama pesepeda. Misalkan, keharusan memakai sepatbor, rem, lampu, bel, pedal, alat pemantul sinar warna merah, serta alat pemantul sinar warna putih atau kuning, dan pemakaian lampu di waktu malam. "Dalam PM 59/2020 disebut jika pemakaian sepatbor dieksepsikan untuk tipe sepeda balap, sepeda gunung, serta tipe sepeda lain," kata Budi.

Pernah ada simpang siur mengenai keharusan memakai helm serta sepatbor dalam naik sepeda. Awalannya Kemenhub memberitahukan harus memakai helm. Ketentuan keharusan memakai alas kaki serta helm waktu naik sepeda ini tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 serta 2.

Tetapi selanjutnya hal tersebut diluruskan sama Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi. Ia pastikan jika pemakaian helm waktu naik sepeda memiliki sifat opsional atau mungkin tidak harus. Ia menyebutkan ada barisan pesepeda olahraga serta pesepeda umum. Kedua-duanya harus memakai sepeda yang diperlengkapi sepatbor, rem, bel, lampu, sampai alat pemantul sinar atau reflektor. Tetapi, pemakaian helm cuman diharuskan untuk kebutuhan barisan pesepeda olahraga.

"Untuk pemakaian sepeda olahraga, itu ada juga kriteria teknisnya, di mana untuk pemakainya harus memakai helm. Jika untuk kebutuhan umum tidak memakai helm tidak apa-apa," kata Budi dalam pertemuan jurnalis dengan daring, Sabtu (19/9/2020).

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belakangan ini memberi stimulan ke beberapa penumpang yang pergi dari 13 lapangan terbang yang sudah dipastikan. Pemerintahan pada akhirnya putuskan meniadakan ongkos Servis Layanan Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau kerap kali diketahui selaku Passenger Servis Charge (PSC).

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Novie Riyanto menjelaskan stimulan ini diberi untuk memberikan dukungan kebangunan industri penerbangan serta pariwisata. Pemberian stimulan mulai berlaku untuk pembelian ticket pesawat mulai 23 Oktober 2020 sampai 31 Desember 2020. Dengan arah pemberangkatan sebelumnya 1 Januari 2021.

"Tiap penumpang itu tidak dibebani ongkos PSC sebab akan dikeluarkan dari elemen ongkos ticket yang akan ditagih sama operator bandar udara ke pemerintahan," kata Novie.

Dengan pemberian stimulan ini, karena itu biaya ticket pesawat bertambah lebih murah. Novie memberikan contoh, harga ticket pesawat dari Jakarta ke Surabaya dibanderol dengan harga Rp700 ribu terhitung PSC. Dengan pemberian potongan harga lewat PSC ini, karena itu ongkos ticket pesawat jadi Rp600 ribu. Itu berarti PSC yang dikenai ialah sebesar Rp100 ribu.

Angka itu cuman contoh karena PSC di tiap lapangan terbang mempunyai besaran yang berlainan. Dengan pemberian stimulan ini pemerintahan mengharap, semakin banyak penumpang yang ingin naik pesawat.